Di Takalar Bupatinya dijabat oleh Pelaksana Tugas. PLT Bupati Takalar sudah lebih dari setahun tinggal di Kalabbirang, Pattalasang, di rumah jabatan yang beru direnovasi itu. Dan masih akan dijabat oleh PLT Bupati hingga setahun lagi sampai hadirnya bupati hasil pilkada.
PLT Bupati bisa merasakan kursi itu hampir setengah masa jabatan bupati resmi. Banyak yang bisa dilakukan dan lebih dari cukup untuk bisa dikenal namanya.
Kurang dari setahun, beberapa tokoh masyarakat di Takalar yang merasa diri mampu sudah mulai tancap gas. Bahkan sudah ada yang memanaskan mesinnya sejak jauh hari, sejak dua tahun lalu.
Sudah ada beberapa figur yang terang-terangan memasang baliho dan menyatakan sikap siap ikut berpartisipasi sebagai bakal calon bupati. Ada wajah yang masih asing, ada yang wajah yang familier, ada juga wajah yang mencurigakan karena watak kelamnya saat diberikan amanah memimpin.
Suasana iklim politik di Takalar menjelang Pilkada tak berbeda dengan daerah lainnya. Jenis kue yang diperebutkan sama, rasanya sama, warnanya mungkin berbeda. Kue itu memikat banyak orang, manggoda hasrat politik, mengundang birahi berkuasa.
Jabatan politik seperti bupati sudah menjadi simbol status sosial, menduduki kursi nomor satu telah menjadi kebanggan. Menjadi seorang bupati dianggap sebagai pencapian yang membanggakan dan tentu banyak figur yang ingin dibanggakan.
Jabatan politik membuka banyak angkses kepada kekuasaan, kebijakan yang ia miliki bisa mempangaruhi kehidupan banyak orang. Ia bisa memakmurkan dan bisa membuat sengsara jika tak bijak memegang amanah.
Pintu-pintu rejeki juga terbuka lebar, banyak sumber pundi-pundi yang bisa diraih jika duduk sebagai orang nomor satu di kabupaten. Godaan harta datang bersama tahta yang dimiliki. Ada juga yang tak kuasa menahan godaan. Tapi banyak yang tetap istiqomah mengelola nafsunya.
Keinginan setiap orang untuk maju sebagai perserta Pilkada tak bisa kita bendung, itu merupakan hak politik, dan negara menjamin hak-hak politik itu. Untuk maju lebih jauh dan ditetapkan sebagai calon bupati di pilkada tentunya harus memenuhi banyak syarat. Syarat utama harus ada dukungan dari partai, syarat kedua harus bisa menggoda ketua umum partai di Jakarta.
Jika tak mendapat dukungan partai, figur-figur itu tidak lantas harus bersedih, mereka masih bisa ikut pertandingan lewat jalur perorangan atau Independent. Tak ada kekuatan partai, tak perlu membeli kursi, tak perlu mendekati ketua umum partai di Jakarta. Mereka harus bisa mengumpulkan bukti dukungan dari masyarakat yang dipersyaratkan.
Comments
Post a Comment