Cinderamata Dari Pilkada Takalar

Suasana Pengambilan Nomor Urut Pasangan Calon Pilkada Takalar 2017

Pilkada Takalar 2017 hari ini menemui puncaknya, dinobatkanlah pasangan Bupati dan Wakil Bupati Takalar periode 2017-2022 oleh gubernur bapak Syahrul Yasin Limpo di ruang pola jabatan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Bapak Syamsari Kitta dan bapak Ahmad daeng Sere' adalah nahkoda baru bagi masyarakat di kabupaten Takalar untuk lima tahun selanjutnya. Pasangan ini telah melewati jalan yang tidak mulus untuk merengkuh posisi sebagai orang nomor satu dan dua di kabupaten pesisir ini.

Setahun sebelum pilkada Takalar digelar, nampaknya Bupati incumbent akan dengan mudah memenangkan pergulatan. Syamsari Kitta (SK) yang menjadi lawan beratnya di 2012 masih belum memberikan sinyal yang meyakinkan setelah kegagalan beliau melenggeng ke Senayan.

Basis-basis bapak Burhanuddin sebagai bupati yang sedang menjabat makin kuat di berbagai tingkat desa dan kecamatan se-kabupaten Takalar. Figur-figur yang muncul-pun rasa-rasanya belum ada yang sanggup mematahkan kekuatan utama bupati yang akrab dipanggil H. Bur itu.

Disisi lain, lawan berat H. Bur di pilkada sebelumnya baru mulai mengumpulkan kekuatan. Basis-basis pandukung kembali dirangkul. Mesin partai pengusung utama - PKS, terus dipanaskan. Sosok H. Kitta, nama yang biasa dipanggilkan, terus memompa dukungan dari basis daerahnya. Persis hanya beliau yang tampil sebagai putra dari Galesong Raya setelah beberapa figur berpengaruh di Galesong menyatakan tidak berminat mngincar kursi nomor satu ataupun dua di Takalar.

Beberapa bulan sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Takalar membuka pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. H. Kitta baru memiliki PKS sebagai partai pengusung yang mewakili 4 kursi di legislatif. Jumlah yang belum cukup untuk menjadi syarat mencalonkan.

Sementara itu, partai-parta lain pemilik kursi di legislatif nampaknya semakin dekat dengan kubu H. Bur. Partai-partai itu tidak ingin berjudi dengan melihat basis-basis incumbent ditingkat desa. Pilkada Takalar 2017 kelihatannya akan memuluskan langka H. Bur untuk menjabat dua periode. Isu-isu kotak kosong-pun mulai mengapung ke permukaan. Simpatisan partai Beringin mulai menjual isu-isu untuk semakin menguatkan pamor kadernya itu.

H. Kitta dan timnya tidak berpangku tangan melihat fakta dan drama yang sedang terjadi. Mereka terus bergerilya berpacu dengan waktu mencari dukungan politik. Tim-tim inti pemenangan mantan legislator DPRD Sulawsei Selatan ini bahkan menyasar hingga ke ibu kota Jakarta untuk mecari secerca harapan. Masa pendaftaran calon di KPU semakin dekat, pilihan untuk maju lewat jalur independent nampaknya akan menemui ganjalan yang berat. Mengingat yang meraka lawan adalah bupati yang sedang menjabat. Opsi tersebut nampaknya bukanlah pilihan yang tepat.

Koalisi besar telah terbentuk, partai-partai pengusung H. Bur telah membangun koalisi super partai, begitu saya menyebutnya. Figur-figur seperti bapak Andi Makmur Sadda dan Makmur Mustakim dari PPP, serta Sindawa Tarang pun nampaknya harus mengubur niatnya untuk ikut menjadi calon bupati atau pun wakil bupati dengan terbentuknya koalisi super partai ini.

Hingga akhirnya drama itu pun terjadi, semesta mulai campur tangan dalam pesta ini. Koalisi super partai itu ternyata menyisakan satu kartu As yang begitu mematikan yang kelak akan mengubah jalannya peta politik di Takalar. Waktu pendaftaran tinggal menyisakan beberapa hari ketika secarik kertas dari Partai Nasdem mengubur harapan dan isu kotak kosong itu. Adalah sosok Rusdi Masse yang menjabat kosong satu partai Nasdem provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi dalangnya.

Tim H. Kitta bergerak cepat menyambut harapan itu, dua figur calon pendamping H. Kitta di Pilkada muncul di permukaan, H. Ahmad Dg. Sere yang akrab dipanggil H. Dedde (HD) serta Makmur Mustakim, yang mengaku punya andil terhadap turunnya rekomendasi dari partai Nasdem. Tetapi dengan beberapa pertimbangan dan melihat tingkat popularitas H. Dedde diakar rumput. Tim H. Kitta menjatuhkan pilihan kepada menantu mantan Bupati Takalar dua periode, H. Ibrahim Rewa, itu. Semenjak saat itu kita menjadi akrab dengan akronim SK-HD.

Pada kesempatan yang hampir bersamaan, Kubu bapak Andi Makmur Sadda memutuskun untuk masuk dalam koalisi kecil antara PKS dan Nasdem. Beliau yang merupakan mantan Wakil Bupati dua periode era H. Ibrahim Rewa merupakan figur yang sangat berpengaruh di wilayah Polongbangkeng Raya. Tim SKHD seolah mendapatkan energi tambahan dengan adanya dukungan ini.

Di kubu seberang, H. Bur tetap berpaket dengan pasangan lamanya yang sebenarnya tidaklah harmonis. H. Nojeng (HN) yang merupakan putra kandung dari bapak H. Ibrahim Rewa kembali didaulat menjadi kosong dua. H. Bur dan H. Nojeng memakai akronim HBHN untuk keperluan kampanyenya. HBHN berhasil menggait kubu Makmur Mustakim yang sebelumnya telah kecewa dan merasa dikhianati oleh kubu H. Kitta.

Hari-hari selanjutnya setelah pendaftaran calon di KPU adalah hari-hari yang begitu panas. Penuh intrik dan drama, masyarakat Takalar seperti terpolarisasi dalam dua kutub utama. Perang jumlah massa dan ideologi menguras tenaga dan emosi. Media cetak dan elektronik dirasuki. Wadah sosial media yang seharusnya mempersatukan justru menjadi medan pertempuran utama antara dua kubu pendukung. Kampanye hitam-pun tak bisa lagi dibendung.

Sementara tim HBHN memperkuat basis dengan mengerakan kekuatan Aparatur Sipil Negara dan kepala pemerintahan setingkat kecamatan dan desa. Hampir pasti kubu kuning ini menghimpun massa yang begitu massif dengan cara tersebut. Hal ini membuat benturan antara masyarakat dengan pemerintahannya, seperti yang terjadi di beberapa desa dan kecamatan.

Para aparat serta oknum pemerintahan kecamatan dan desa mulai agresif. Mereka tak segan tampil di depan umum untuk menunjukkan keberpihakannya kepada pasangan calon HBHN. Beberapa oknum Aparat Sipil Negara juga tak mau ketinggalan. Adanya aturan yang jelas tentang posisi profesi ASN dalam perpolitikan seakan diabaikan oleh oknum-oknum ini. Mereka terjun secara terang-terangan di panggung Pilkada. 

Tim SKHD tidak mau kalah siasat, mereka merangkul masyarakat kecil yang merasa gagal tersentuh oleh kebijakan pembangunan pemerintahan yang sedang menjabat. Masyarakat kecil di akar rumput yang merasa memiliki perasaan senasib inilah yang menjadi kekuatan utama yang ditampilkan untuk melawan. 

Saat masa dan gejolak kampanye terasa semakin menarik, drama hukum yang menimpa H. Bur tiba-tiba muncul. Kejaksaan melabeli gelar tersangka bagi bupati Takalar yang sedang menjabat ini. Beliau dipersoalkan atas tuduhan penjualan tanah negara di desa Laikang, kecamatan Mangngarabombang, Takalar. Seperti menyiram minyak dalam api, maka gejolak pilkada-pun semakin menjadi.

Setelah drama kotak kosong yang akhirnya bisa dipatahkan, tim SKHD seakan kembali mendapatkan angin. Popularitas tim sebelah tercoreng dengan kasus hukum tersebut. Tak mau kehilangan momen, kubu SKHD dengan cepat mengangkat isu pemerintahan bersih dan bebas korupsi.

Dalam debat kandidat, H. Kitta pintar mengambil kesempatan terkait isu yang berkembang. Istilah ikan Kanjilo dimunculkan. Kanjilo sebagai ikan kanibal yang tega memakan anaknya sendiri diambil sebagai perumpamaan untuk menyindir kasus yang sedang menimpa kubu lawan. Istilah ikan Kanjilo menjadi viral serta dijadikan  jargon baru para pendukung dan simpatisan SKHD.

Di Galesong Raya yang menjadi basis utama perjuangan SKHD yang dikomandoi oleh H. Tarra semakin memanas. Aksi duet fisik beberapa kali dipertontonkan oleh massa kedua kubu. Masyarakat Galesong Raya yang merasa harga dirinya sedang dipertaruhkan memiliki semangat untuk memenangkan SKHD di kandangnya. Sedangkan kubu HBHN yang dimotori oleh beberapa oknum Camat dan Kepala Desa memiliki tujuan untuk merebut wilayah basis lawan. Niat itu cukup beralasan dengan melihat jumlah wajib pilih di tiga kecamatan Galesong yang cukup besar.

Ketegangan pilkada masih terus terjadi hingga hari pemungutan suara tiba. Di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) terpantau adanya gesekan. Saat perhitungan di tingkat TPS sementara berlangsung, beberapa lembaga survei yang melakukan perhitungan cepat atau Quick Count mulai merilis datanya. Selisih suara tipis antara kedua kubu seakan menjadi bumbu penyedap terhadap drama yang telah lama berlangsung.

Kubu HBHN konvoi keliling kota Takalar merayakan kemenangannya berdasarkan hasil perhitungan cepat versi tim mereka. Sorenya, tim SKHD mengadakan konfrensi pers dan menyatakan keyakinan atas perolehan jumlah suaranya. Keesokan harinya dari rilis hitung cepat yang dilakukan oleh KPU ternyata memenangkan kubu SKHD dengan keunggulan suara tipis. Kini giliran kubu SKHD yang melakukan konvoi keliling Takalar.

Rapat pleno yang dilakukan oleh KPU bersama instansi terkait berselang beberapa minggu setelah pemungutan suara berlangsung, menetapkan kubu SKHD sebagai pemenang. Kemengangan ini kembali disambut meriah oleh para pendukung dengan melakukan syukuran dibeberapa posko pemenangan. Sehari sebelum rapat pleno berlangsung, tim HBHN yang telah melihat adanya kekalahan jumlah suara dari SKHD melakukan berbagai cara agar rapat pleno gagal dilaksanakan. Namun gerekan yang dimotori oleh politikus Makmur Mustakim ini tidak menemui hasil yang diharapkan.

Beberapa hari setelah penetapan itu, kubu HBHN secara resmi melayangkan surat protes ke Mahkama Agung. Mereka merasa telah dicurangi dalam proses Pilkada yang baru saja berlangsung. Drama selanjuntnya terjadi yang akhirnya oleh Mahkama tertinggi negara kita itu memastikan kemenangan kubu SKHD. Gugutan yang diajukan kubu HBHN dinyatakan ditolak dengan beberapa alasan dan pertimbangan hukum.

Drama panjang pilkada itu-pun akhirnya selesai dengan dilantiknya bapak Syamsari Kitta dan Ahmad Daeng Sere' sebagai Bupati dan Wakil Bupati Takalar yang baru. Walaupun pada kenyataanya simpatisan akar rumput masih menyimpan bara hingga hari ini. Sedangkan H. Nojeng yang menjabat sebagai Wakil Bupati didaulat menjadi Bupati Takalar beberapa hari sebelum masa jabatannya dimisioner.  H. Bur resmi ditahan oleh kejaksaan atas kasus hukum yang menjeratnya.